Pastikan PMI Terlindungi, SBMI Gelar FGD di Lombok Timur

Lombok Timur- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar kegiatan Fokus Group Dikskusi (FGD) di Lombok Timur, Rabu, 24 Mei 2023.

FGD  yang betemakan Assasment kebijakan Migrasi pekerja migran Indonesia di Kabupaten Lombok Timur tersebut, terselenggara atas dukungan United Nation Development Programme  (UNDP) dan difasilitasi oleh DPC SBMI Lombok Timur.

Hadir dalam kegiatan tersebut, pihak dari Kementrian Dalam Negeri, UNDP, Sekda Lombok Timur bersama jajaran OPD terkait dan Perwakilan Kepala Desa di Lombok Timur.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto, di sela-sela kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan ini dilakukan di tiga daerah diantaranya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah dan  Sulawesi.

Baca Juga: Sosialisasi Pembangunan SPAM Selatan, Sekda Harapkan Kerjasama dan Dukungan Masyarakat

Hariyanto menjelaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut di Lombok Timur berdasarkan pertimbangan NTB merupakan provinsi dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) tingkat ke dua secara nasional, begitu juga dengan Lotim yang juga merupakan kabupaten dengan peringkat kedua.

"Maka kami lihat, berdasarkan dengan junlah yang banyak tersebut tentu memiliki basis persoalan yang juga sangat banyak", ujarnya.

Ia juga menjelaskan, dari jumlah PMI yang ada di NTB, 60 persennya merupakan warga Lotim yang mayoritas tidak memahami tentang informasi tentang proses, penempatan dan lainnya.

Oleh karenanya, PMI tersebut banyak dipengaruhi oleh calo yang nyaris tidak bertanggung jawab kepada PMI jika di kemudian hari terjadi persoalan.

Baca Juga: ULP Imigrasi Selong, Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Hariyanto lanjut menjelaskan, FGD tersebut digelar juga untuk mengkonfirmasi kepada OPD terkait di Lotim dengan tujuan dapat mencipatakan tata kelola PMI yang lebih baik.

Dari hasil kegiatan tersebut nantinya dapat dipetakan apa saja yang menjadi hambatan dan solusi apa yang bisa ditempuh.

"Setelah terpetakan apakah nanti solusinya berupa peningakatan kapasitas bagi OPD yang ada, atau apakah tantangannya tentang biaya maka disini ada kemendagri yang kita hadirkan untuk melihat persoalan", ujarnya Hariayanto.

Lebih jauh, Ia menjelaskan melalui FGD tersebut ia berharap dapat meberikan jaminan perlindungan bagi PMI baik secara hukum, sosial dan ekonomi.